Masa Non Tahapan, Divisi PPPS Bawaslu Tanjungbalai Gelar Evaluasi dan Persiapan Kegiatan 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) melaksanakan rapat internal di masa non tahapan untuk mengevaluasi kinerja serta mematangkan agenda kegiatan awal tahun 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula Sentra Gakkumdu Bawaslu Tanjungbalai itu dipimpin Koordinator Divisi PPPS, Amri, SH, dan diikuti jajaran teknis, Kamis (08/01/2026).

Dalam forum tersebut, Amri memaparkan evaluasi atas pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sepanjang tahun 2025, terkhusus pada masa akhir Tahapan Pilkada Serentak 2024.

“Ada banyak hal yang harus kita benahi terkait kinerja sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, meskipun saat ini kita berada di masa non tahapan,” ujar Amri.

Selain evaluasi, Amri juga membahas penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Tahun 2025 serta persiapan penyusunan Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 pada masa non tahapan sembari menegaskan bahwa efisiensi struktur kerja yang sedang berlangsung tidak boleh menjadi hambatan bagi pelaksanaan tugas inti Divisi PPPS.

“Walaupun efisiensi tetap berlanjut di masa non tahapan, saya harap ini tidak menjadi persoalan krusial dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Segala hambatan dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu Sumatera Utara,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam memastikan tata kelola pengawasan pemilu yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif pada tahun politik berikutnya.