Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Bedah Konstruksi Hukum Putusan MK, Antisipasi Litigasi Pemilu

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengikuti kegiatan Membedah Konstruksi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi: “Strategi Taktis Divisi Hukum Bawaslu Menemukan Kaidah Esensial guna Mengantisipasi Litigasi Pemilu” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara daring melalui Virtual Zoom Meeting, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya penguatan kapasitas dan pemahaman hukum jajaran pengawas pemilu, khususnya dalam mengkaji konstruksi hukum putusan hakim serta mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum esensial yang dapat menjadi landasan dalam mengantisipasi potensi litigasi pemilu.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi fokus kajian, yakni Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2024 dan Putusan MK Nomor 104/PUU-XIII/2025. Kedua putusan tersebut dibedah untuk memahami pertimbangan hukum, konstruksi argumentasi hakim, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menghadapi persoalan hukum kepemiluan.

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Payung Harahap, S.E., M.M., didampingi Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin, Helly Herlinda, beserta jajaran staf teknis Divisi Hukum Bawaslu Sumatera Utara.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Dr. Herdi Munthe, S.H., M.H., dan Dr. Rina Melaty Sitompul, S.H., M.H., yang memberikan pemaparan serta kajian mendalam mengenai konstruksi hukum putusan hakim sebagai bahan pembelajaran dan penguatan strategi hukum bagi jajaran pengawas pemilu.

Giat tersebut diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Dari Bawaslu Kota Tanjungbalai turut berpartisipasi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Nazmi Hidayat S.

Melalui giat dimaksud, Bawaslu Kota Tanjungbalai terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum jajaran, khususnya dalam menelaah putusan hakim, mengidentifikasi kaidah hukum yang relevan, serta menyusun strategi antisipatif terhadap potensi litigasi pemilu. Dengan demikian, penguatan kompetensi hukum diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.