Pimpin Apel Pagi, Koordiv HPPH Tekankan Kesiapan Pengawasan Rekap PDPB

Tanjungbalai - Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S, menekankan pentingnya kesiapan dan konsistensi jajaran dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), khususnya menjelang pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2026 oleh KPU setempat.

Hal itu disampaikan Nazmi saat Apel Pagi yang diikuti Koordinator Sekretariat, Indah Sari Lubis, SE., MM., serta seluruh jajaran, di Kantor Bawaslu Kota Tanjungbalai, Senin (28/09/2026).

Sebagai Pembina apel, dalam arahannya Nazmi menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Tanjungbalai telah melaksanakan pengawasan terhadap Pencocokan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU setempat yang merupakan bagian penting dalam memastikan proses pengakurasian data pemilih sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pengawasan Coktas, Bawaslu Tanjungbalai juga telah melaksanakan Uji Petik terhadap potensi kerawanan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2026 sebagai langkah pengawasan dan identifikasi dalam memastikan keakurasian data pemilih sembari pencegahan terhadap seluruh potensi dalam pemutakhiran data pemilih.

Lebih lanjut, Nazmi juga mengingatkan jajaran melakukan pencermatan terhadap hasil pengawasan PDPB dan Uji Petik sembari memastikan seluruh jajaran memahami perkembangan dan potensi kerawanan yang ditemukan selama proses berlangsung.

“Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, cermat dan berkelanjutan. Setiap hasil pengawasan harus menjadi bahan untuk memastikan data pemilih semakin akurat dan proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan,” ujar Bung Naz Sinaga sapaan akrab Nazmi dalam arahannya.

Menutup apel, Nazmi tak lupa mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga koordinasi, kekompakan, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan dimasa non tahapan.

Apel pagi tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan kesiapan jajaran dalam melakukan pengawasan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas dan kolaboratif.