Perkuat Pengawasan, Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Rapat Evaluasi Jelang PDPB Triwulan I 2026

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengikuti rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dan Persiapan Pengawasan PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, secara daring melalui virtual zoom meeting, Kamis (12/02/2026).

Rapat yang berlangsung diikuti 11 (sebelas) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk zona I, meliputi Nias Utara, Pakpak Barat, Langkat, Medan, Simalungun, Samosir, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Tebing Tinggi dan Tanjungbalai.

Keikutsertaan Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S, beserta jajaran teknis menjadi bagian penting dari komitmen Bawaslu Kota Kerang dalam meningkatkan kualitas pengawasan PDPB sembari memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sharing inovasi dan informasi, rapat yang didasari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dimaksud tak hanya menjadi forum evaluasi kinerja pengawasan sepanjang tahun 2025 tapi juga sekaligus pemantapan langkah strategis jelang pengawasan PDPB Triwulan I Tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara, Koordiv. Pencegahan Parmas, Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH, tak lupa menekankan sejumlah poin penting hasil evaluasi pengawasan PDPB Tahun 2025 serta mekanisme pengawasan berkelanjutan dan kesiapan seluruh jajaran pengawas dalam menghadapi tahapan pengawasan PDPB Triwulan I Tahun 2026, mengingat betapa pentingnya akurasi data pemilih, sinkronisasi pelaporan, dan penguatan koordinasi antar lembaga sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, diharap seluruh jajaran Bawaslu semakin memahami arah kebijakan pengawasan PDPB sembari meningkatkan kapasitas pengawasan serta tetap memperkuat sinergi lintas sektoral demi terwujudnya data pemilih yang akurat.