Launching Peta Kerawanan, Bawaslu Tanjungbalai Gandeng Stake Holder Tingkatkan Pengawasan Pilkada 2024

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengajak seluruh Stake Holder (Pemangku Kebijakan) meningkatkan pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Ajakan itu disampaikan anggota Bawaslu Tanjungbalai, Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Nazmi Hidayat S, saat melaunching Peta Kerawanan Serta Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pada Pemilihan (Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota) Serentak Tahun 2024, di Ballroom Grand Singgie Hotel, Rabu (02/10/2024).

Nazmi mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu RI pada Pemilu dan Pilkada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2024, dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ada 1 Kabupaten kategori kerawanan tinggi yakni Nias Barat. 25 Kabupaten/Kota kategori sedang salah satunya Kota Tanjungbalai, dan 7 Kabupaten/Kota kategori kerawanan rendah.

Launching tersebut, dihadiri berbagai pejabat, termasuk Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Hj Nurmalini Marpaung, Kapolres Tanjungbalai AKBP. Yon Edi Winara, serta Pimpinan sementara DPRD Tanjungbalai, H. Tengku Eswin, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinam Daerah Kota Tanjungbalai.

Selain Kepala OPD, Camat, dari jajaran Pemko Tanjungbalai, turut hadir Penggiat Pemilu (Jaringan Demokrasi Indonesia), perwakilan alumni Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP), alumni Pengawas Partisipatif Pemilu (P2P), Ketua Organisasi Wartawanan (PWI, PWRI, IWO dan IWOI), serta Panwas Kecamatan se Kota Tanjungbalai dan LO Paslon Kepala Daerah.

Nazmi yang akrab disapa Bung Naz Sinaga itu juga menyampaikan bahwa pemetaan kerawanan tersebut diharap mampu sebagai referensi dan mengajak seluruh unsur stake holder serta masyarakat dan insan pers sebagai pilar demokrasi bergandengan tangan meningkatkan pengawasan dalam pemilihan serentak 2024 di Sumatera Utara, terkhusus Kota Kerang Tanjungbalai dengan fokus pengawasan pada pencegahan praktik politik uang dan pengawasan netralitas aparat negara.