Koordiv HPPH Hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HPPH) menghadiri dan mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Bertempat di Aula Kantor KPU Kota Tanjungbalai, rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Kota Tanjungbalai, Suci didampingi Komisioner lainnya, Rabu (01/04/2026).

Dalam sambutannya, Suci mengatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi PDPB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas dan akurasi data pemilih.

Selanjutnya, Anggota KPU Kota Tanjungbalai Divisi Data, Delila, membacakan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 sembari menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah melaksanakan proses Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dengan pendampingan serta pengawasan dari Bawaslu Kota Tanjungbalai.

“Berdasarkan hasil perbaikan data yang telah kami lakukan, terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 239 pemilih, sehingga total keseluruhan daftar pemilih pada Triwulan I Tahun 2026 berjumlah 135.160 pemilih. Data ini telah melalui proses verifikasi dan sinkronisasi dengan data kependudukan, serta menjadi dasar penting dalam penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat dan mutakhir,” jelas Delila.

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam kesempatan itu, Koordiv HPPH Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S, menegaskan kepada seluruh pihak terkait pentingnya menjaga keakuratan data pemilih secara berkelanjutan.

"Bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data tidak hanya dilakukan pada saat tahapan Pemilu atau Pemilihan, namun juga pada masa non-tahapan. Mari bersama kita jaga keakuratan data pemilih, karena hal ini sangat penting dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pergerakan data penduduk, termasuk data pemilih disabilitas, harus menjadi perhatian karena berdampak pada penambahan atau pengurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta berkaitan dengan pemenuhan hak, akses, dan fasilitas di TPS nantinya,” ujar Nazmi.

Sementara itu, Suci turut menambahkan bahwa dalam melengkapi dokumen pendukung, KPU Kota Tanjungbalai juga membuat video pengakuan serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak keluarga sebagai bentuk validasi tambahan terhadap data pemilih tertentu.

Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungbalai, Haditiya A, dalam kesempatan tersebut menyampaikan minimnya antusias masyarakat dalam mengurus dan memperbarui data kependudukan secara mandiri sembari menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam membantu pemutakhiran data kependudukan di Kota Tanjungbalai.

Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sekaligus penandatanganan Berita Acara hasil rekapitulasi PDPB oleh Anggota KPU Kota Tanjungbalai, Delila dan ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai oleh Plt. Ketua KPU Kota Tanjungbalai, Zainul Arifin Damanik, ST.