Bawaslu Tanjungbalai Terima Kunjungan KPU Setempat Bahas Persiapan Coktas PDPB TW IV 2026

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai menerima kunjungan koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota setempat terkait persiapan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV atau Semester II Tahun 2026, Senin (02/11/2026).

Bertempat di Aula Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tanjungbalai, kunjungan yang dipimpin Anggota KPU Kota Tanjungbalai, Divisi Rendatin Delila, beserta Kasubbag dan jajaran tersebut disambut hangat Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Tanjungbalai, Nazmi Hidayat S, didampingi Koordinator Sekretariat beserta jajaran staf teknis Divisi HPPH.

Dalam koordinasi yang berlangsung kedua belah pihak membahas segala bentuk persiapan teknis pelaksanaan Coktas PDPB Triwulan IV Tahun 2026, khusus terhadap data pemilih yang mengalami perubahan status, antara lain pemilih keluar, pemilih masuk, dan pemilih ganda luar negeri dengan turun langsung ke seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai.

Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dan menyamakan pemahaman antarlembaga dalam upaya mendukung pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melalui kegiatan Coktas dimaksud, data pemilih diharapkan dapat ditelusuri dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui koordinasi dimaksud, diharapkan pelaksanaan Coktas PDPB Triwulan IV Tahun 2026 di seluruh Kecamatan se-Kota Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik serta semakin memperkuat sinergi kelembagaan antara KPU dan Bawaslu dalam upaya mewujudkan data pemilih yang berkualitas sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Bawaslu Kota Tanjungbalai dengan ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB sesuai dengan tugas, fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.