Bawaslu Tanjungbalai Lakukan Survei dan Evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) melakukan kegiatan Survei dan Evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Rabu (30/09/2026).

Kegiatan yang dipimpin Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Kota Tanjungbalai, Amri, S.H., bersama staf Divisi PPPS tersebut dilaksanakan secara langsung melalui wawancara dengan peserta Pemilu di Sekretariat Partai Persatuan Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungbalai.

Survei dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024, sekaligus sebagai upaya mengukur responsivitas peserta Pemilu dan Pemilihan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam penyelesaian sengketa proses.

Dalam wawancara tersebut, Bawaslu Kota Tanjungbalai menggali berbagai informasi dan pengalaman peserta Pemilu terkait layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan, termasuk aspek pelayanan, mekanisme, responsivitas, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

Hasil survei dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen bagi Bawaslu dalam mengidentifikasi kekuatan, kendala, serta berbagai aspek pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan dalam penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota agar semakin efektif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Tanjungbalai terus berupaya melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat kelembagaan serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan berjalan secara profesional dan berintegritas.