Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Rapat Evaluasi Jelang Pengawasan Rekap Terbuka PDPB TW II / Semester I

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas mengikuti Rapat Evaluasi jelang Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II atau Semester I Tahun 2026 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara daring melalui virtual Zoom Meeting, Sabtu (27/06/2026).

Selain Koordiv HPPH, Nazmi Hidayat S dan staf teknis Pencegahan Parmas, rapat tersebut juga diikuti seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya menyamakan persepsi atas fakta lapangan serta memperkuat kesiapan pengawasan menjelang pelaksanaan Rekap PDPB Triwulan II atau Semester I Tahun 2026 di daerah masing-masing.

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi dalam mempersiapkan pengawasan Rekap Terbuka mendatang meliputi penyusunan fakta atau temuan saat uji petik mandiri oleh Bawaslu maupun pengawasan coktas kuartal ke II serta sejauhmana tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu pada triwulan pertama.

Melalui rapat tersebut, seluruh jajaran pengawas diberikan penguatan terkait mekanisme pengawasan, penyamaan langkah serta strategi pelaksanaan pengawasan juga pengisian alat kerja secara berjenjang agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain menjadi wadah berbagi informasi dan pengalaman antar Bawaslu Kabupaten/Kota, rapat ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang cermat terhadap proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sembari mengingatkan bahwa Sidalih akan ditutup pada 27 Juni mendatang dan diharap seluruh jajaran memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui giat dimaksud, Bawaslu Kota Tanjungbalai tetap berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengawasan yang profesional, berintegritas dan tetap menjaga kualitas data pemilih menuju Pemilu 2029 yang mendatang.