Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Rakor Sosialisasi Buku Hasil Survei Penyelesaian Sengketa

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Buku Hasil Survei Penyelesaian Sengketa yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara secara daring melalui Virtual Zoom Meeting, Rabu (19/08/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai sarana penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus penyebarluasan hasil kajian komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Buku hasil survei dimaksud merangkum berbagai data, pemetaan potensi kerawanan, penanganan perkara, hingga tantangan praktis yang dihadapi jajaran pengawas pemilu di tingkat daerah selama tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung.

Rapat koordinasi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Joko Arief Budiono, S.H., didampingi oleh Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Astri Dwi Rahayu.

Dalam arahannya, Joko menekankan bahwa buku tersebut merupakan dokumentasi sekaligus bahan evaluasi terhadap kerja penyelesaian sengketa oleh jajaran pengawas pemilu.

Menurutnya, hasil kajian dan dokumentasi tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan, sekaligus menjadi sarana penilaian terhadap regulasi serta kualitas layanan penyelesaian sengketa.

Giat yang berlangsung diikuti jajaran pimpinan serta divisi yang membidangi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Dari Bawaslu Kota Tanjungbalai turut berpartisipasi melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Amri, S.H., beserta jajaran staf Divisi PPPS.

Melalui kegiatan dimaksud, Bawaslu Kota Tanjungbalai terus berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan pemahaman jajaran dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan sembari melakukan evaluasi pembelajaran guna mewujudkan layanan penyelesaian sengketa yang profesional, efektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.