Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Kajian Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Nazmi Hidayat S, mengikuti pembahasan Kajian terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 tahun 2024 tentang Pemilu Nasional dan Daerah oleh Bawaslu Sumatera Utara, melalui virtual zoom meeting, Selasa (29/09/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Sumut, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Payung Harahap, didampingi Kabag Hukum, Humas Datin serta jajaran dan diikuti seluruh Koordinator Divisi beserta staf teknis Hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera.

Giat yang berlangsung merupakan kajian  untuk menyamakan persepsi serta mitigasi terkait dampak hukum yang muncul atas ketentuan tersebut meliputi jarak kekosongan antara Pemilu Nasional dan Daerah.

Selain itu, diskusi yang berlangsung juga membahas tentang tiga tujuan konstitusional meliputi asas periodisasi berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 serta legitimasi demokrasi sesuai mandat pemilu yang sejatinya hanya lima tahun.

Kegiatan dimaksud menjadi bagian penting dari komitmen dan upaya Bawaslu khususbya Bawaslu Kota Kerang Tanjungbalai dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas upaya mewujudkan pemilu serta pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dimasa mendatang.