Bawaslu Tanjungbalai Ikuti Diseminasi Juknis dan SOP Pendampingan Proses Hukum

Tanjungbalai - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Nazmi Hidayat S, bersama Koordinator Sekretariat, Indah Sari Lubis, SE., MM dan staf teknis Nikmal Ashari Lubis, mengikuti kegiatan Diseminasi Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Proses Hukum atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumut secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara itu dibuka langsung Anggota Bawaslu Sumut, Koordiv Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Payung Harahap didampingi Kabag Hukum, Humas, Datin, Helly Herlinda, dengan narasumber Andy Syahbudin, Adel dan Agnes yang merupakan Analis Hukum / Ahli Pratama / Bidang Advokasi Hukum serta Biro Hukum dan Humas Bawaslu Republik Indonesia.

Diseminasi dimaksud dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman serta memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum di lingkungan pengawas pemilu, khususnya terkait mekanisme pendampingan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan pemahaman jajaran Bawaslu mengenai petunjuk teknis serta SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendampingan proses hukum.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat memahami prosedur dan mekanisme pendampingan hukum secara tepat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan setiap proses penanganan permasalahan hukum dilaksanakan secara profesional, tertib administrasi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penguatan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam mendukung keseragaman pelaksanaan prosedur pendampingan hukum, sekaligus meminimalkan potensi kendala dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan dimaksud, Bawaslu Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat pemahaman terhadap prosedur pendampingan hukum, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan Bawaslu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.